Pemerintah Nagari Lubuk Malako Bersama Tim Teknis Lakukan Survei Normalisasi Sungai Batang Sangir dan Tiku serta Perlindungan Infrastruktur

Lubuk Malako, 10 Juni 2026 – Pemerintah Nagari Lubuk Malako bersama tim teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS) V, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA), dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Solok Selatan melaksanakan survei lapangan terhadap sejumlah usulan kegiatan normalisasi sungai di wilayah Nagari Lubuk Malako, Rabu (10/06/2026).

Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sungai yang mengalami abrasi, pendangkalan, serta berpotensi mengancam lahan pertanian, permukiman masyarakat, fasilitas umum, dan infrastruktur jalan. Hasil survei nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program penanganan dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Nagari Lubuk Malako.

Pada kesempatan tersebut, tim meninjau empat titik lokasi usulan normalisasi Sungai Batang Sangir, yaitu:

1. Area persawahan Tanjung Asahan.
2. Tebing belakang rumah Kujal.
3. Tebing belakang Heler Ayah Anton.
4. Tebing belakang Masjid Nurul Ulum.

Selain itu, tim juga melakukan survei pada dua titik lokasi di Sungai Batang Iku, meliputi:

1. Perbaikan tebing kiri dan kanan sungai sebelum Jembatan Batang Iku di Jorong Taratak Baru, termasuk perbaikan tungku jembatan yang mengalami kerusakan.
2. Normalisasi sungai pada kawasan Lubuk Lintah (Sawah Bawuah), perbaikan tebing kiri dan kanan sungai, serta pembangunan pengaman jalan masuk menuju kawasan Sungai Lubuk Lintah.

Pemerintah Nagari Lubuk Malako berharap usulan kegiatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait mengingat pentingnya keberadaan sungai yang aman dan terpelihara untuk mendukung aktivitas masyarakat. Selain berfungsi sebagai upaya pengendalian banjir dan erosi, kegiatan normalisasi sungai juga diharapkan mampu melindungi lahan pertanian produktif, menjaga infrastruktur publik, serta meningkatkan keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai.

Melalui sinergi antara Pemerintah Nagari, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, diharapkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kerusakan bantaran sungai dapat ditangani secara bertahap demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Lubuk Malako.

"Semoga hasil survei ini menjadi langkah awal dalam percepatan realisasi program normalisasi sungai sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga keberlangsungan lingkungan dan infrastruktur di Nagari Lubuk Malako."